Musrenbang, Antara Keinginan dan Kebutuhan
Setiap menjelang akhir tahun, istilah musrenbang akan selalu melekat bagi pengurus RW dan RT, khususnya di DKI Jakarta.
Sebagai sebuah program yang memfasilitasi usulan kegiatan pembangunan lingkungan, istilah ini menjadi yang ditunggu sekaligus dicaci. Ditunggu oleh pihak-pihak yang telah mendapatkan atau menerima manfaat dari adanya kegiatan musrenbang ini. Dicaci oleh beberapa pihak yang merasa musrenbang hanya sebagai PHP belaka.
Dua pokok pikiran yang menjadi template dari proses berpikir dalam kegiatan ini adalah usulan dan aspek musyawarah.
Usulan menjadi bahan kajian yang sangat penting diantara keinginan dan kebutuhan. Sementara musyawarah dalam beberapa tahapannya menjadi penentu dalam menentukan usulan yang menjadi skala prioritas.
Lalu, signifikasi dua pokok pikiran tersebut dalam kaitannya dengan musrenbang itu apa?
Pertama, usulan menjadi satu hal yang sangat penting ketika diputuskan melalui proses validasi dan verifikasi terhadap usulan yang dimajukan. Selain harus memenuhi persyaratan yang menjadi tolak ukur persetujuannya, dukungan data yang mencakup volume, foto dokumentasi, lokasi dan pihak penerima manfaat usulan tersebut juga menjadi faktor penentu disetujuinya usulan tersebut.
Kedua, aspek musyawarah juga sangat menentukan proses persetujuan usulan. Mengapa ini menjadi penting? Kran pembangunan yang bersumber dari APBD DKI yang terangkum dalam penataan lingkungan telah dibuka dan dipublikasikan kepada msyarakat secara umum. Tentunya, dalam hal pengajuan dibutuhkan musyawarah dari seluruh komponen warga dalam lingkungan tersebut. Mulai dari pengurus RW, RT, Tokoh Masyarakat, Sesepuh, Kader PKK dan Pemuda yang terangkum dalam kegiatan karang taruna harus menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses musyawarah tersebut.
Selain dua pokok pikiran tersebut, kemampuan secara administratif dalam menampilkan sebuah laporan dengan format yang telah dibakukan sebagai hasil akhir penyampaian usulan mutlak menjadi prasyarat utamanya.
Hal lainnya yang juga harus dipahami dan disikapi oleh seluruh lapisan masyarakat adalah porsi anggaran yang terbatas dan tidak bisa memenuhi seluruh usulan yang masuk melalui sistem emusrenbang.
Hal ini membutuhkan kreatifitas dari warga melalui kegiatan swadaya sebagai inovasi dan penyeimbang dari pelaksanaan penataan pembangunan lingkungan.
Dari sisi pengembang, Pihak Admin musrenbang pun sebagai pengelola dari system ini telah beberapa kali melakukan inovasi dan modifikasi serta penyempurnaan guna meningkatkan performa dari layanan sistem yang diselenggarakan.
Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan di tingkat RW dalam 2 kategori dalam REMBUK RW AWARD 2020 (RRA2020), yaitu:
1. Kategori pertama, RW Terbaik Dalam Penyelenggaraan Rembuk RW dan
2. Kategori kedua RW dengan Inovasi Terbaik dalam Penggerakan Masyarakat dan Pembangunan Wilayahnya.
Tahun 2020 ini terdapat 35 nominator yang akan mengadu konsep pelaksanaan musrenbang di tingkat provinsi. Masing-masing wilayah yang dengan kategori terbaik di 5 wilayah kota administrasi ( Jakarta Pusat 5 RW, Jakarta Utara 5 RW, Jakarta Barat 7 RW, Jakarta Selatan 7 RW, dan Jakarta Timur 8 RW) dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu (3 RW) akan mulai mempresentasikan di Tingkat Provinsi yang dimulai tanggal 25 - 28 Februari 2020.
Akhirnya, siapapun pemenang dari kontes tersebut adalah pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam musrenbang yang secara khusus telah melakukan seleksi secara selektif dilingkungannya dengan diiringi upaya- upaya berinovasi. Sehingga musrenbang benar-benar merupakan kebutuhan bukan keinginan.
Tulisan ini disarikan dari pengalaman pribadi sebagai pendamping rembuk rw yang juga mengikuti tahapan musrenbang sampai dengan penilaian RRA2020 Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Setiap menjelang akhir tahun, istilah musrenbang akan selalu melekat bagi pengurus RW dan RT, khususnya di DKI Jakarta.
Sebagai sebuah program yang memfasilitasi usulan kegiatan pembangunan lingkungan, istilah ini menjadi yang ditunggu sekaligus dicaci. Ditunggu oleh pihak-pihak yang telah mendapatkan atau menerima manfaat dari adanya kegiatan musrenbang ini. Dicaci oleh beberapa pihak yang merasa musrenbang hanya sebagai PHP belaka.
Dua pokok pikiran yang menjadi template dari proses berpikir dalam kegiatan ini adalah usulan dan aspek musyawarah.
Usulan menjadi bahan kajian yang sangat penting diantara keinginan dan kebutuhan. Sementara musyawarah dalam beberapa tahapannya menjadi penentu dalam menentukan usulan yang menjadi skala prioritas.
Lalu, signifikasi dua pokok pikiran tersebut dalam kaitannya dengan musrenbang itu apa?
Pertama, usulan menjadi satu hal yang sangat penting ketika diputuskan melalui proses validasi dan verifikasi terhadap usulan yang dimajukan. Selain harus memenuhi persyaratan yang menjadi tolak ukur persetujuannya, dukungan data yang mencakup volume, foto dokumentasi, lokasi dan pihak penerima manfaat usulan tersebut juga menjadi faktor penentu disetujuinya usulan tersebut.
Kedua, aspek musyawarah juga sangat menentukan proses persetujuan usulan. Mengapa ini menjadi penting? Kran pembangunan yang bersumber dari APBD DKI yang terangkum dalam penataan lingkungan telah dibuka dan dipublikasikan kepada msyarakat secara umum. Tentunya, dalam hal pengajuan dibutuhkan musyawarah dari seluruh komponen warga dalam lingkungan tersebut. Mulai dari pengurus RW, RT, Tokoh Masyarakat, Sesepuh, Kader PKK dan Pemuda yang terangkum dalam kegiatan karang taruna harus menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses musyawarah tersebut.
Selain dua pokok pikiran tersebut, kemampuan secara administratif dalam menampilkan sebuah laporan dengan format yang telah dibakukan sebagai hasil akhir penyampaian usulan mutlak menjadi prasyarat utamanya.
Hal lainnya yang juga harus dipahami dan disikapi oleh seluruh lapisan masyarakat adalah porsi anggaran yang terbatas dan tidak bisa memenuhi seluruh usulan yang masuk melalui sistem emusrenbang.
Hal ini membutuhkan kreatifitas dari warga melalui kegiatan swadaya sebagai inovasi dan penyeimbang dari pelaksanaan penataan pembangunan lingkungan.
Dari sisi pengembang, Pihak Admin musrenbang pun sebagai pengelola dari system ini telah beberapa kali melakukan inovasi dan modifikasi serta penyempurnaan guna meningkatkan performa dari layanan sistem yang diselenggarakan.
Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan di tingkat RW dalam 2 kategori dalam REMBUK RW AWARD 2020 (RRA2020), yaitu:
1. Kategori pertama, RW Terbaik Dalam Penyelenggaraan Rembuk RW dan
2. Kategori kedua RW dengan Inovasi Terbaik dalam Penggerakan Masyarakat dan Pembangunan Wilayahnya.
Tahun 2020 ini terdapat 35 nominator yang akan mengadu konsep pelaksanaan musrenbang di tingkat provinsi. Masing-masing wilayah yang dengan kategori terbaik di 5 wilayah kota administrasi ( Jakarta Pusat 5 RW, Jakarta Utara 5 RW, Jakarta Barat 7 RW, Jakarta Selatan 7 RW, dan Jakarta Timur 8 RW) dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu (3 RW) akan mulai mempresentasikan di Tingkat Provinsi yang dimulai tanggal 25 - 28 Februari 2020.
Akhirnya, siapapun pemenang dari kontes tersebut adalah pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam musrenbang yang secara khusus telah melakukan seleksi secara selektif dilingkungannya dengan diiringi upaya- upaya berinovasi. Sehingga musrenbang benar-benar merupakan kebutuhan bukan keinginan.
Tulisan ini disarikan dari pengalaman pribadi sebagai pendamping rembuk rw yang juga mengikuti tahapan musrenbang sampai dengan penilaian RRA2020 Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Komentar
Posting Komentar